News
Terbaru
Kolopaking dari Kebumen
Sejarah Marga Kolopaking: Jejak Kejayaan dari Tanah Jawa
Marga Kolopaking, yang juga dikenal sebagai Kalapaaking, memiliki akar sejarah yang kaya dan menarik. Berikut adalah...
7 Ketidaklayakan Sistem Hukum
Menurut teori hukum, ada tujuh jenis kegagalan yang dapat membuat suatu sistem hukum tidak layak disebut hukum karena tidak memenuhi ukuran moral tertentu....
Anak Buya naik Gajah: Pragmatisme yang Merobek Adat
Oleh: ET Hadi Saputra gelar Katik Sati, pengamat hukum.
Anda mungkin sudah membaca kisah transfer politik di Sumatera Barat. Seorang putra kandung dari Buya...
Janji vs Realitas
Indonesia di Bawah Sorotan Kritis
Hari ini tanggal 2 Maret 2025, saya menyelesaikan menyimak Materi Retreat Kepala Daerah - Akmil Magelang 21-28 Februari 2025....
Hukum Nasional Berbasis Kearifan Lokal
Krisis Identitas Hukum Nasional
Pasca proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mewarisi sebuah sistem hukum yang pluralistik, namun didominasi oleh kerangka hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia...
Mendatang
Telaah Kritis Implementasi Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945: Respons Terhadap Seruan Internasional dan...
ET Hadi Saputra, S.H. (13-11-2025)
Abstrak
Seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia mengemuka sebagai indikasi adanya kesenjangan antara...
Batang Air Minangkabau Mengalir Terbalik?
Kita selalu diajari, air mengalir dari hulu ke hilir. Air berasal dari dataran tinggi, menuju dataran rendah. Logika geografi ini sudah baku, dan...
Kolopaking dari Kebumen
Sejarah Marga Kolopaking: Jejak Kejayaan dari Tanah Jawa
Marga Kolopaking, yang juga dikenal sebagai Kalapaaking, memiliki akar sejarah yang kaya dan menarik. Berikut adalah...
Hukum Adat di UUD45
Hukum adat diakui dan dihormati dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melalui beberapa pasal penting. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai kehadiran hukum...
Nilai Dasar Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional
Nilai dasar politik dalam pembentukan hukum nasional harus didasarkan pada pengakuan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945.
1. Pasal 18B...
